menu

Selasa, 30 September 2014

Mekanisme Pengawasan Dana Desa Oleh BPD

http://kartonmedia.blogspot.com/2014/09/mekanisme-pengawasan-dana-desa-oleh-bpd.html
DOMekanisme Pengawasan Dana Desa Oleh BPD
Mekanisme Pengawasan Dana Desa Oleh BPD
Mekanisme Pengawasan Dana Desa Oleh BPD

Jumat, 12 September 2014

uu no. 6 tahun 2014

SALINAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

Minggu, 22 Juni 2014

Parade Nusantara Apresissi SBY Terbitkan PP Tentang Desa

Kamis, 12 Juni 2014 20:11 WIB
Parade Nusantara Apresissi SBY Terbitkan PP Tentang Desa
tribunnews.com/ismanto
Ribuan Kepala Desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Nusantara, Rabu (8/3/2006) melakukan apel deklarasi parade Nusantara di lapangan DPR RI.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua umum Persatuan Rakyat Desa Nusantara atau Parade Nusantara Sudir Santoso mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 Tanggal 30 Mei 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
"Kami dari Parade Nusantara memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden SBY karena sudah menerbitkan PP No 43 Tahun 2014. Karena selama ini jarang sekali UU yang sudah disahkan di DPR langsung diterbitkan PP oleh Presiden," kata Sudir dalam siaran persnya, Kamis (12/6/2014).
Lebih lanjut Sudir menambahkan, penerbitan PP ini patut diapresisi karena begitu cepatanya Presiden merespon keputusan DPR. Dalam tahun ini SBY telah membuat kebijakan yang sangat luar biasa cepat. Artinya, tahun ini Undang-undang Desa disahkan oleh DPR tahun ini juga SBY telah menerbitkan PP tersebut.
"Kita harus mengakui SBY ini bergerak begitu cepat. UU disahkan tahun ini oleh DPR, PP nya pun diterbitkan tahun ini juga Presiden. Biasanya, yang terjadi selama ini UU disahlkan DPR bisa 2-3 tahun baru di terbitkan PP nya," jelas Sudir.
Kita harus jujur lajut Sudir, lahirnya UU Desa ini atas indisiatif pemerintah bukan insiatif dari DPR.
Sejak Indonesia merdeka baru tahun ini memiliki UU tentang Desa. Kalau dulu ada tapi namanya UU Pemerintahan Desa. UU Desa ini lebih detail, jelasnya.
Atas diterbitkannya PP Nomor 34 Tahun 2014 tersebut dalam waktu dekat Parade Nusantara akan memberikan penghargaan kepada Pesiden SBY sebagai Bapak Pembarahuan Desa Indonesia.
"Sebelum Pak SBY habis masa jabatannya kita akan memberikan penghargaan itu. Kita tinggal menunggu waktunya saja kapan Pak SBY bersedia," kata dia.
Ia mengungkapkan, surat permohonan waktu agar SBY bersedia menerima penghargaan itu sudah kita sampaikan awal bulan ini.
"Suratnya sudah kita kirimkan ke Istana. Tinggal tunggu saja kapan beliau siap," tambahnya.
Ia berharap, siapapun presiden yang akan terpilih nanti bisa membentuk Kementerian Pedesaan sebagai wadah atas lahirnya UU Desa.
"Kementerian Pedesaan ini sangat penting sebagai wadah atas lahirnya UU dan PP. Siapapun presidennya harus membentuk Kementerian Pedesaan. Percuma kalau ada isinya tapi wadahnya tidak ada," jelasnya.
Menurutnya, wacana pendirian Kementerian Pedesaan ini bukan hal yang baru.
Dulu zaman orde baru pernah ada yang namanya Departemen Pembangunan Pedesaan. Tapi belakangan ini dihapus. "Nah kita mau membangkitkan lagi Kementerian Pedesaan ini," ujar Sudir Santoso.
Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/12/parade-nusantara-apresissi-sby-terbitkan-pp-tentang-desa