Pencairan Bantuan Desa Harus Penuhi Semua Syarat
Kamis, 21/03/2013 - 06:25
BANDUNG,
(PRLM).- Asisten Daerah (Asda) IV Bidang Administrasi Pemprov Jabar Iwa Karniwa
mengatakan pencairan bantuan desa mutlak hanya dapat dilakukan jika syarat
permohonan sudah terpenuhi dengan lengkap. Hal ini disampaikanya menanggapi
pertanyaan sekitar 120 kepala desa Kab. Sukabumi di Aula Barat Gedung Sate,
Jalan Diponegoro, Rabu (20/3/13).Iwa mengatakan syarat permohonan bantuan keuangan untuk desa, pertama surat permohonan pencairan bantuan keuangan dicap dan ditandatangani kepala desa, kedua proposal dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan bantuan keuangan, ketiga salinan fotocopy atas nama kepala desa, keempat fotocopy rekening aktif atas nama pemerintah desa bukan atas nama pribadi kepala desa serta rekening ini tidak boleh ganti-ganti, kelima kuitansi rangkap empat dan bermaterai yang cukup serta ditandatangai dengan cap dari kepala desa.
“Ini harus lengkap karena kami tidak ingin terkait masalah hukum di kemudian hari. Sebelum 24 Februari kalau ada yang belum lengkap lalu cair, ini akan menjadi masalah dan akan di blow up. Oleh karena itu, mohon maaf biro keuangan melaksanakan ini sedetail mungkin sehingga hanya 11 yang lengkap dan dicairkan. Dari Biro keuangan itu hampir setiap minggu dipanggil oleh KPK, kejati, dan kepolisian sehingga kronologis tanggal juga selalu harus dilihat. Alhamdulillah tidak ada masalah karena kami ketat dalam pencairan,” kata Iwa.
Melihat proses yang panjang dan detail ini, Iwa meminta maaf karena pencairan bisa terjadi lambat. Namun menurutnya pencairan lambat lebih baik dari pada ada masalah. “Ini sudah ada dalam anggaran dan pasti cair itu yang penting. Pemeriksaan begitu gencar dari aparat hukum jadi kami harus hati-hati dan lengkap. Maaf kalau jadi lambat,” kata Iwa. (A-199/A-108)***
Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/227786
Kamis, 21/03/2013 17:26 WIB
Gubernur Jabar Bingung Sikapi Bantuan Desa
Oris Riswan Budiana – detikBandung
Bandung - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku bingung dengan beberapa pihak dalam menyikapi pemberian dana bantuan desa. Satu pihak menginginkan ditunda, tapi pihak lain ingin bantuan dipercepat.
Saat pilgub, bantuan desa dipersoalkan karena dinilai politis dan dianggap upaya money politic. Tapi kemarin, ratusan kepala desa datang ke Gedung Sate meminta bantuan segera dicairkan.
"Gimana sih ini. Aspirasinya yang mana sih? Bingung kita," kata Aher di Trans Studio Bandung, Kamis (21/3/2013).
Sebelum-sebelumnya, sambung Aher, bantuan memang lebih banyak dicairkan mulai Juni atau Juli. Tapi kini meski baru bulan Maret, bantuan sudah dipertanyakan dan ingin segera dicairkan.
Soal bantuan Rp 100 juta per desa, menurutnya uangnya sudah ada di kas daerah. Desa yang pengajuannya sudah lengkap, termasuk administrasinya, akan segera dicairkan.
"Uang bantuan itu sudah ada di kas daerah, ngapain ditahan-tahan. Kalau ada yang belum cair, itu berarti ada yang belum selesai administrasinya," jelas Aher.
Ia kembali menegaskan, bantuan desa yang diberikan tidak terkait dengan politik. Sebab anggaran itu sudah dianggarkan saat proses penyusunan APBD Jabar 2013 pada tahun lalu.
"Itu urusan anggaran, tidak ada kaitan dengan perhelatan demokrasi," tandas Aher.
(ors/ern)
Sumber : http://news.detik.com/bandung/read/2013/03/21/172611/2200346/486/gubernur-jabar-bingung-sikapi-bantuan-desa
